Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dukungan pegawai ASN yang profesional. Profesionalisme ASN tentunya dapat memberikan kontribusi secara positif bagi birokrasi pemerintahan. Untuk menciptakan sumber daya aparatur yang profesional perlu dilakukan reformasi birokrasi dibindang manajemen ASN. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengamanatkan adanya pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi ASN berbasis merit yang diawasi lembaga independen (Komisi Aparatur Sipil Negara) KASN. Permasalahan penelitian, bagaimanakah model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara? Tujuannya penelitian ini adalah menganalisis model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian digali dengan teknik studi pustaka (literature). Lokasi penelitian di DPR RI (Komisi II), Kementerian RAN RB, dan BKN. Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan sistem pengangkatan JPT ASN dilakukan dengan sistem merit melalui seleksi terbuka mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi, tes wawancara, penelusuran rekam jejak, serta tes kesehatan dan psikologi yang menghasilkan 3 (tiga) kualifikasi untuk ditetapkan 1 (satu) JPT oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Abstract Government administration is required a professional Apparatus Civil Servants (ASN) support. Their professionalism certainly give contribution to government bureaucracy, positively. To create a professional apparatus human resources demand bureaucratic reform of ASN management. The Law of The Republic of Indonesia Number 5 Year 2014 Concerning Apparatus Civil Servants(ASN) mandates a position high leadership appointment of ASN based on merit that supervised by the Commission of Apparatus Civil Servants (independent institution). The purpose of this research is to analysis a model ofposition high leadership appointment of State Civil Apparatus. It is a qualitative descriptive approach. Collecting data by literature research. The research site is at House of Representative of R.I. (Commission II), the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, the National Civil Service Agency. Data analysis comes to data reduction, data display, and conclusion. The result of this research shows that the system of position high leadership appointment of State Civil Apparatus carried out by merit system through open bidding starting from administration selection, competency selection, interview, track record research, and health and psychology test that producing three (3) qualifications confirmed one (1) position high leadership by Trustees Personnel Officer.
MODEL PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 5 TAHUN 2014 (A Model ofPosition High Leadership Appointment Of State Civil Apparatus In Perspective Of The Law Number 5 Year 2014)
2017
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia
DOAJ | 2017
|Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis
DOAJ | 2017
|