The movement of passengers, goods and mail in North Maluku rely on air transport mode, known as Flight Pioneers. This research focused on the flight route, flight frequency and availability of aircraft in North Maluku. The method used is Descriptive Analysis and Observations on the location of the survey. Results of the analysis shows that on the Ternate – Morotai route which is the local government cooperation with Air Express Airlines (commercial) has higher ticket price not in accordance with Minister Decree KM Number 73 Year 2011 on Airfares Pioneer.This condition also apply on other flight routes where the local government had a role in the determination of tariff. Also note also that the district Emalamo Sanana airport temporarily not operating because there is the issue of land acquisition from the local airport. Pergerakan penumpang, barang dan pos di Maluku Utara lebih mengandalkan moda transportasi udara atau dikenal dengan Penerbangan Perintis. Penelitian ini difokuskan kepada rute penerbangan perintis apakah rute penerbangan perintis pada daerah tersebut perlu penambahan frekuensi penerbangan dan bagaimana ketersediaan pesawat, rute dan frekuensi penerbangan di Maluku Utara. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis dan Pengamatan di lokasi survey. Hasil dari analisis adalah pada rute Ternate – Morotai yang merupakan kerja sama Pemda setempat dengan Maskapai Penerbangan Express Air (komersil) dengan tarif yang cukup tinggi (tidak sesuai dengan KM Perhubungan 73 Tahun 2011 tentang Tarif Penerbangan Perintis) demikian pula pada rute-rute penerbangan lainnya dimana Pemda setempat ikut berperan dalam penentuan tarif. Selain itu diketahui pula bahwa bandara Emalamo di kabupaten Sanana untuk sementara tidak beroperasi karena ada persoalan pembebasan lahan bandara dari masyarakat setempat.
Penerbangan Perintis dan Permasalahannya di Maluku Utara
2013
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Kalibrasi Peralatan Navigasi Penerbangan Dalam Mengantisipasi Keselamatan Penerbangan
DOAJ | 2010
|