Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah adalah persoalan open legal policy, sehingga pemilihan langsung maupun tidak langsung adalah sama-sama pemilihan yang demokratis. Karena itu, hal ini tidak perlu disoalkan. Hal yang perlu disoalkan adalah mengapa pemilihan kepala daerah selama ini banyak menghasilkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    Quo Vadis Pilkada Indonesia


    Beteiligte:


    Erscheinungsdatum :

    2017



    Medientyp :

    Aufsatz (Zeitschrift)


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Unbekannt




    Neutrality of the State Civil Apparatus in the Democratic Party of Regional Head Election (Pilkada)

    Al Qodar Purwo Sulistyo / Anas Santoso / Usman Usman | DOAJ | 2021

    Freier Zugriff

    Quo Vadis?

    Hamel, Peter G. | Springer Verlag | 2017


    Quo vadis

    Bohn Stafleu van Loghum | Springer Verlag | 2015


    Quo vadis, Logistik?

    Seifert, Wilf | IuD Bahn | 2008


    Nasslackierprozess : quo vadis?

    Grupp,T. / Hoffmann,U. / ABAG itm,Fellbach,DE et al. | Kraftfahrwesen | 1999