Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah adalah persoalan open legal policy, sehingga pemilihan langsung maupun tidak langsung adalah sama-sama pemilihan yang demokratis. Karena itu, hal ini tidak perlu disoalkan. Hal yang perlu disoalkan adalah mengapa pemilihan kepala daerah selama ini banyak menghasilkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.
Quo Vadis Pilkada Indonesia
2017
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Neutrality of the State Civil Apparatus in the Democratic Party of Regional Head Election (Pilkada)
DOAJ | 2021
|Springer Verlag | 2017
|Springer Verlag | 2015
|IuD Bahn | 2008
|Nasslackierprozess : quo vadis?
Kraftfahrwesen | 1999
|